Riset: Regulasi Lebih Efektif Menjaga Ketahanan Pangan daripada Investasi
Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan stabilitas sosial-ekonomi suatu negara. Di tengah dinamika global seperti krisis iklim, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas, Indonesia dituntut untuk memiliki strategi yang kuat dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya.
Sebuah penelitian terbaru menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah merupakan faktor paling dominan dalam menentukan ketahanan pangan nasional. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti pendidikan dan pelatihan, investasi dan sumber daya, serta teknologi dan inovasi, menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode Partial Least Squares (PLS).
Kebijakan Jadi Penentu Utama
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan dan agribisnis, dengan koefisien jalur sebesar 0,498. Artinya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada jumlah produksi atau investasi modal, tetapi lebih pada arah kebijakan yang mengatur ekosistem pangan itu sendiri.
“Kebijakan yang tepat dapat menciptakan efek domino yang positif,” jelas peneliti. Misalnya, regulasi yang mendukung distribusi pangan yang merata, subsidi yang tepat sasaran bagi petani, serta kebijakan harga yang stabil mampu memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga.
Sebaliknya, faktor investasi dan sumber daya menunjukkan pengaruh negatif yang kecil (-0,042) terhadap ketahanan pangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa sekadar menambah investasi tanpa dukungan regulasi yang jelas tidak cukup efektif. Investasi membutuhkan kebijakan yang mampu mengarahkan pemanfaatannya agar tepat guna dan berkelanjutan.
76 Persen Ketahanan Pangan Dijelaskan Model
Model penelitian ini mampu menjelaskan 76 persen variabilitas ketahanan pangan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar faktor yang menentukan ketahanan pangan dapat dimodelkan melalui kebijakan, regulasi, pendidikan, pelatihan, investasi, dan inovasi teknologi.
Hasil pengujian reliabilitas juga memperkuat temuan ini. Hampir semua konstruk memiliki nilai Cronbach’s Alpha, RhoA, dan RhoC di atas 0,7, menandakan konsistensi dan keandalan model yang digunakan.
Pendidikan, Teknologi, dan Inovasi Perlu Diperkuat
Selain kebijakan, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan di sektor pangan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi petani, pelaku agribisnis, dan aparat pemerintah daerah, merupakan kunci dalam mengoptimalkan kebijakan yang ada.
Faktor teknologi dan inovasi juga menjadi perhatian. Meskipun dalam penelitian ini pengaruhnya belum sebesar kebijakan, adopsi teknologi pertanian presisi, digitalisasi rantai pasok, dan inovasi pascapanen dapat memperkuat ketahanan pangan di masa depan. Integrasi antara kebijakan yang mendukung inovasi dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai akan menciptakan dampak yang lebih besar.
Implikasi bagi Pemerintah dan Publik
Temuan penelitian ini memberikan pesan penting bagi pembuat kebijakan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang berpihak pada stabilitas pangan, termasuk pengendalian harga, perlindungan petani, dan pengaturan distribusi. Kedua, diperlukan kebijakan lintas sektor yang menghubungkan dunia pendidikan, riset, dan industri pangan. Ketiga, insentif bagi investasi harus disertai regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan distorsi pasar.
Selain itu, publik juga perlu memahami bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras atau bahan pokok lainnya. Ia mencakup seluruh rantai nilai pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi yang berkelanjutan. Peran masyarakat, terutama dalam mendorong pola konsumsi yang sehat dan mendukung produk lokal, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya ini.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:
- Memperkuat kebijakan berbasis riset yang responsif terhadap dinamika global.
- Mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku sektor pangan.
- Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi yang mendukung efisiensi produksi dan distribusi.
- Menciptakan regulasi investasi yang jelas agar modal yang masuk ke sektor pangan tepat sasaran.
Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, ketahanan pangan Indonesia dapat lebih terjaga, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Penutup
Ketahanan pangan bukan hanya urusan teknis, melainkan isu strategis yang membutuhkan sinergi antara kebijakan, inovasi, dan partisipasi publik. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan yang kuat dapat menjadi pilar utama yang menopang sektor pangan nasional.
Jika pemerintah, akademisi, dan masyarakat mampu bekerja bersama, Indonesia bukan hanya mampu bertahan menghadapi krisis pangan global, tetapi juga dapat menjadi negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
Biodata Penulis
Dr. Abdul Wahab Samad, Ketua Harian Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM). Peneliti bidang manajemen sumber daya manusia.
